Rutan Kudus Ikuti Arahan Kepala Biro BMN Dalam Pengadaan Pra DIPA Anggaran 2025 Secara Virtual

Kudus - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus 

mengikuti secara virtual pelaksanaan Rapat Pengarahan Pengadaan Pra DIPA Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Selasa 19 November 2024. Kegiatan Zoom dilangsungkan di Aula Atas Rutan Kudus.

Baca juga: Terkait PT KSS, Ombudsman Kalteng Terima Perwakilan Masyarakat Mandomai

Kepala Rutan (Karutan) Kudus, Anda Tuning bersama jajarannya, mengikuti jalannya rapat pengarahan yang dipimpin oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN Aman Riyadi dan diikuti oleh seluruh Kanwil dan Satker Pemasyarakatan se-Indonesia.

Dalam pengarahannya kepada para Pengelola Barang/Jasa yang hadir mengikuti rapat ini, Kabiro Pengelolaan BMN, Aman Riyadi, menegaskan kembali agar seluruh jajaran memahami dasar - dasar hukum menyangkut tugas dan fungsi mereka di bidang administrasi terutama dalam proses pengelolaan dan pengadaan barang & jasa.

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi

Lebih lanjut Kabiro menekankan akan pentingnya pengadaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan sesegera mungkin sebelum memasuki tahun 2025, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang tercantum dalam dasar - - dasar hukum yang berlaku.

Dalam pengarahan ini Kabiro Aman juga menjelaskan secara rinci mengenai prosedur pengadaan Pra DIPA yang berlaku serta menjelaskan tugas dan wewenang yang ada pada Pengguna Anggaran. Selanjutnya Aman juga menyampaikan bahwa 4 poin atensi yang perlu diperhatikan oleh para Kepala Satker.

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

Selepas pengarahan oleh Kabiro BMN, rapat pengarahan dilanjutkan dengan penyampaian oleh Direktur Perawatan Kesehatan & Rehabilitasi (PKR) Ditjenpas Maulidi Hilal mengenai tahapan perencanaan menu dalam sistem penyelenggaraan makanan di satuan kerja Pemasyarakatan.